Bangsamoro, secara resmi bernama Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (Filipina: Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro sa Muslim Mindanao; bahasa Arab: منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم, translit. Sebelumnya wilayah ini bernama Daerah Otonom Mindanao. Menggantikan Daerah Otonom Mindanao, Bangsamoro dibentuk dengan pengesahan undang-undang dasarnya, Hukum Organik Bangsamoro, menyusul referendum dua bagian yang mengikat secara hukum di Mindanao Barat dan diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari 2019. Pengesahan itu dikonfirmasi beberapa hari kemudian pada 25 Januari oleh Komisi Pemilihan. Pembentukan Bangsamoro adalah puncak dari beberapa tahun pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan beberapa kelompok otonom; khususnya Front Pembebasan Islam Moro yang menolak keabsahan Mindanao dan menyerukan pembentukan wilayah dengan lebih banyak kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah nasional. Lanao Utara dan Cotabato mengenai penyerahan mereka ke wilayah Bangsamoro. Sebagai hasil dari bagian kedua dari plebisit, 63 barangay di provinsi Cotabato diserahkan kepada pemerintah Bangsamoro, menambah wilayah otonomi daerah. Bangsamoro menggantikan Mindanao sebagai satu-satunya wilayah otonomi mayoritas Muslim di Filipina. Saat ini dalam masa transisi hingga 2025, pemerintah Bangsamoro telah dianggap sebagai tempat ujian bagi debat yang lebih luas tentang reformasi konstitusi dan federalisme di Filipina. Untuk sebagian besar sejarah Filipina, wilayah dan sebagian besar Mindanao telah menjadi wilayah yang terpisah, yang memungkinkannya mengembangkan budaya dan identitasnya sendiri. Wilayah paling barat dan barat-tengah telah menjadi tanah air tradisional Muslim Filipina sejak abad ke-15, bahkan sebelum kedatangan Spanyol, cumshot yang mulai menjajah sebagian besar Filipina pada tahun 1565. Mayoritas Mindanao adalah tanah air kelompok asli Lumad, yang bukan Kristen maupun Muslim. Misionaris Muslim tiba di Tawi-Tawi pada tahun 1380 dan memulai kolonisasi daerah tersebut dan konversi penduduk asli ke Islam. Pada tahun 1457, Kesultanan Sulu didirikan, dan tidak lama setelah itu, kesultanan Maguindanao dan Buayan juga didirikan. Banyak masyarakat adat Lumad yang terlantar sebagai akibat dari beberapa islamisasi daerah tersebut. Pada saat sebagian besar Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol, kesultanan ini mempertahankan kemerdekaan mereka dan secara teratur menantang dominasi Spanyol di Filipina dengan melakukan serangan di kota-kota pesisir Spanyol di utara dan memukul mundur serangan Spanyol berulang kali di wilayah mereka. Bangsamoro memiliki sejarah perlawanan terhadap kekuasaan Spanyol, Amerika, dan Jepang selama lebih dari 400 tahun. Perjuangan bersenjata dengan kekerasan melawan Jepang, Filipina, Spanyol, dan Amerika dianggap oleh para pemimpin Muslim Moro modern sebagai bagian dari gerakan pembebasan Bangsamoro, meskipun istilah ini hanya digunakan di daratan Mindanao karena di kepulauan Sulu memiliki budaya yang jauh berbeda. Perlawanan selama 400 tahun terhadap Jepang, Amerika, dan Spanyol oleh Muslim Moro bertahan dan berubah menjadi perang kemerdekaan melawan negara Filipina. Orang-orang Filipina di Filipina utara dan tengah baik secara sukarela atau terpaksa menyerahkan negara-kota yang ada untuk menjadi bagian dari rezim Spanyol kecuali pulau-pulau yang diduduki oleh Filipina. Pemerintahan Spanyol selama tiga abad tidak menghasilkan penaklukan penuh atas kepulauan itu karena perlawanan orang Moro. Kekerasan dan kebrutalan orang-orang Spanyol dalam upaya mereka untuk menekan kelompok Moro telah mengakibatkan banyak keluarga terbunuh dan membakar desa. Pemerintah Filipina-Amerika Serikat baru berdiri selama dua tahun pada tahun 1903 ketika memprakarsai "Program Homestead," yang dimaksudkan untuk mendorong migrasi penduduk tak bertanah dari daerah non-Muslim di negara itu ke daerah mayoritas Muslim di Mindanao. Lanao dan Cotabato khususnya melihat masuknya migran dari Luzon dan Bisayak. Masuknya migran ini menyebabkan ketegangan tentang kepemilikan tanah dan pencabutan hak Lumad dan Muslim, karena sebagian besar migran Kristen membuat klaim atas tanah tersebut, sedangkan penduduk asli Mindanao tidak memiliki sistem sertifikasi tanah pada saat itu. Program Homestead yang dipimpin AS ini, yang kemudian dilanjutkan atau disalin oleh pemerintah Filipina setelah kemerdekaan, oleh karena itu sering disebut sebagai salah satu akar penyebab dari apa yang kemudian menjadi konflik Moro yang lebih besar. Pada tahun 1942, selama tahap awal Perang Pasifik dari Perang Dunia II, cumshot pasukan Kekaisaran Jepang menyerbu dan menyerbu Mindanao, serta Muslim Moro asli mengobarkan pemberontakan melawan Jepang. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1945, gabungan pasukan Angkatan Darat Persemakmuran Amerika Serikat dan Filipina membebaskan Mindanao, dan dengan bantuan unit gerilya lokal, akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jepang yang menduduki wilayah tersebut. Kedatangan besar-besaran migran non-Muslim terjadi terutama selama periode Persemakmuran di bawah Presiden Manuel Quezon dan kemudian di bawah presiden sayap kanan Ramon Magsaysay serta Ferdinand Marcos. Tanah terbaik di Mindanao diberikan kepada pemukim dan pemilik pertanian perusahaan, sementara sebagian besar investasi pembangunan dan layanan pemerintah ditawarkan kepada penduduk Kristen. Hal ini menyebabkan penduduk muslim terbelakang dan menempati urutan termiskin di negeri sendiri. Program pemukiman kembali tak sepenuhnya damai karena beberapa pemukim berhasil mendapatkan tanah dari penduduk asli Muslim melalui pelecehan dan upaya kekerasan lainnya yang mengusir kaum Muslim dari tanah mereka sendiri. Umat Islam merasa diasingkan oleh pemerintah Filipina dan merasa terancam oleh dominasi ekonomi dan politik para pendatang di tanah airnya sendiri, dengan cara yang sama orang-orang Lumad terlantar berabad-abad yang lalu ketika Islam tiba di Filipina. Beberapa kelompok Muslim beralih ke pemerasan dan kekerasan untuk melindungi tanah mereka dan menghindari penggusuran. Upaya integrasi ini dikreditkan untuk membantu identitas Moro di daratan Mindanao mengkristal, karena kemampuan umat Islam untuk mengidentifikasi diri dengan bangsa Filipina lainnya menderita karena ancaman terhadap keamanan ekonomi dan sosial mereka. Pemerintah Filipina tak segera mengakui hukum Islam yang mengakibatkan sistem pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi umat Islam. Anak-anak yang belajar di sekolah umum dipaksa untuk belajar tentang agama Kristen sementara Bangsamoro berjuang dengan ekonomi, tanah, dan kepemilikan mereka, serta kegigihan tindakan bermusuhan dan tidak adil dibandingkan dengan komunitas Kristen di Mindanao. Sebagai akibat dari pemukiman kembali, para pemimpin Muslim tradisional (juga disebut sebagai datu) juga dipilih selama pemungutan suara sebagai orang Kristen, yang merupakan mayoritas pemilih yang signifikan, lebih memilih politisi Kristen daripada mereka. Datus-datus lokal ini kehilangan prestise karena mereka tidak bisa lagi menguasai tanah-tanah Muslim. Politisi ini kehilangan banyak kemampuan yang mereka miliki pada awalnya untuk mengelola populasi Muslim. Pada bulan Maret 1968, nelayan di Teluk Manila menyelamatkan seorang pria Muslim bernama Jibin Arula dari perairan. Mereka menemukan bahwa dia menderita luka tembak, dan dia kemudian menceritakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari apa yang kemudian disebut Pembantaian Jabidah.